STRATEGI KEBUDAYAAN MINAHASA

SEBAGAI KAPITAL SOSIAL TOU MINAHASA

Oleh

Max  G. Ruindungan

 

A.     Pendahuluan

 

 Kajian atau lebih tepatnya analisis kebudayaan terhadap masalah-masalah pembangunan, apalagi menyangkut segi aktual kehidupan masyarakat seperti  ekonomi, tenaga kerja  dan kemiskinan, memang sangat dibutuhkan untuk  mengungkap  ketahanan sistem sosial budaya, adat dan kearifan lokal dalam menghadapi kepungan budaya  kontemporter: konsumerisme, hedonisme yang dihasilkan oleh peradaban globalisme dan kapitalisme internasional yang merasuk dan mulai membongkar sistem  dan tatanan budaya lokal yang sifatnya self contained

 

Kebutuhan untuk menganalisis  berbagai masalah “pembangunan”   dari sudut  pemikiran kebudayaan tidak semata-mata  sebagai suatu domain nilai dan pengetahuan yang  menghasilkan  metode dan alat analisis tertentu, melainkan corak pendekatan berfikir  kebudayaan yang lebih  bersifat holistik  merupakan strategi berfikir  yang agaknya  efektif  untuk memberi eksplanasi yang  cermat terhadap fenomena sosial. Dan  hal ini sejalan dengan prinsip  yang dianut dalam pemikiran kebudayaan bahwa tidak ada suatu sektorpun dalam kehidupan umat manusia yang dapat diisolasi (sekalipun hanya metodologis)  dan ditempatkan sebagai  sektor yang  dependen ataupun independen terhadap sektor yang lain (Kleden, 1987: 8).

 

Makalah ini  sesuai tujuannya  mencoba  mendeskripsi  upaya-upaya,   sosok, dan mutu  perilaku kehidupan, dan hasil-hasil perilaku  sebagai proses kebudayaan, berdasarkan  kerangka teori kebudayaan yang diajukan oleh Kuntjaraningrat dan St. Takdir Alisyahbana. Atas dasar deskripsi itu, dikemukakan  pemikiran-pemikiran  strategis  mengenai  bagaimana seyogyanya prospek kebudayaan dari segi arah, orientasi, kebijakan dan kearifannya berdasarkan kerangka  strategi kebudayaan Galtung (1971) dan Soerjanto Poespowardojo (1989).

 

 

B.     Modernisme Minahasa dari perspektif  wujud dan isi kebudayaan

 

          Wujud kebudayaan

 Untuk keperluan analisis kebudayaan, Kuntjaraningrat mengajukan (1985) dua dimensi, yaitu dimensi wujud dan dimensi isi kebudayaan.  Dimensi wujud  meliputi  (1)  wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep dan pemikiran manusia, (2) wujud sebagai suatu kompleks aktivitas, dan (3) wujud sebagai benda (hasil, produk).

 

Apabila dimensi wujud  kebudayaan ini dipakai untuk mengevaluasi  dan menguji  mutu pembangunan sebagai proses kebudayaan, maka muncul  tiga  issues budaya pembangunan di Minahasa  yang saling berkaitan satu sama lain,  yaitu:

 

Ø        Apakah gagasan-gagasan dan konsep kebudayaan sebagai infrastruktur pembangunan di Minahasa  baik   secara kualitatif maupun kuantitatif te-lah cukup memadai berdasarkan standar (nasional, dan internasional). Gagasan itu  dapat meliputi  sistem pengetahuan,  sistem teknologi, sistem ekonomi,  organisasi  sosial  (cq. sistem pemerintahan), agama, kesenian, dan bahasa.

Apakah kita memiliki gagasan-gagasan ekonomi yang unggul untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan; seberapa banyak dan bermutunya hasil-hasil riset perguruan tinggi di daerah ini  dalam upaya  pemulihan ekonomi dan  kehidupan sosial masyarakat, etc,

 

Ø        Apakah aktivitas-aktivitas,  interaksi, dan relasi-relasi  sosial  telah menunjuk-kan  ukuran-ukuran mutu pelayanan, keteraturan, kelayakan, keharusan dan kepatutan  sosial. Seberapa bermutunya aktivitas-aktivitas  pemerintahan  dalam pelayanan publik sebagai aktivitas budaya telah menampilkan budaya kinerja yang efisien, efektif, dan produktif, etc.

 

Ø        Apakah hasil-hasil karya budaya  pembangunan baik secara individual maupun kolektif itu  menunjukkan ciri-ciri yang bermutu, bernilai, bermakna, unggul dan  memberi kepuasan. Apakah produk-produk  pembangunan sebagai produk budaya, misalnya jalan, jembatan, gedung, dan berbagai sarana  umum  telah dikerjakan dengan benar, layak, dan patut sesuai dengan intensi, motivasi, dan syarat-syarat pembangunannya, etc.

 

 Isi kebudayaan

 Untuk menilai lebih lanjut seberapa jauh usaha-usaha pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan  telah memajukan peradaban hidup masyarakat di tanah Minahasa, maka  unsur-unsur isi kebudayaan dapat dipakai sebagai  ukuran.  Malinowski (1944)  mengajukan 7 unsur isi kebudayaan, yaitu  (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6)  religi, dan (7) kesenian.  Dengan menggunakan  teori Ralph Linton (1936) tentang  covert culture (kebudayaan yang tidak tampak), dan overt culture (kebudayaan yang tampak, kebudayaan fisik), maka Kuntjaraningrat  (1985) membuat satu kerangka teoretis tentang kebudayaan sebagaimana dalam gambar 1 di bawah ini. Dalam gambar ini, Kuntjaraning-rat  membuat tiga lingkaran konsentris  yang mencakup semua unsur isi kebudayaan.  Lingkaran yang berada di pusat atau inti adalah sistem budaya (kebudayaan  yang tidak tampak). Lingkaran kedua adalah sistem sosial, dan lingkaran ketiga  adalah kebudayaan fisik.

   

Tentang peradaban

 Visi pembangunan di Sulawesi  Utara yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan di Minahasa adalah “terwujudnya masyarakat  Sulawesi Utara terdepan dalam peradaban, perdamaian, supremasi hukum, keadilan,  dan kemakmuran, … “.  Konsep peradaban dalam rumusan visi ini  mengacu kepada  istilah civilization  yang dalam pengertian  dasarnya adalah “masyarakat yang memiliki  organisasi sosial yang tinggi, dengan kesenian, dan ilmu pengetahuan yang maju”.  Konsep peradaban dalam konstelasi kebudayaan sebagaimana usul Kuntjaraningrat (1985: 107)  adalah “unsur-unsur kebudayaan yang  maju, tinggi, dan halus”.  Dengan demikian  peradaban  masyarakat Minahasa yang dimaksud dalam visi adalah kehidupan masyarakat  yang  maju, tinggi, dan halus dalam  bahasa, sistem teknologi, sistem pengetahuan, sistem ekonomi, organisasi sosial, agama, dan kesenian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka kebudayaan (Kuntjaraningrat, 1985: 106).

 

C.     Sosok  Pembangunan di  Minahasa dari perspektif  nilai-nilai budaya

Pendekatan lain untuk memeriksa dan menilai  sosok pembangunan sebagai proses kebudayaan di Minahasa adalah dengan  menggunakan perspektif  nilai  budaya.  Takdir Alisjahbana  (1985), yang sering berbeda dengan Kuntjaraningrat, dengan mengacu kepada teori  nilai Edward Spranger, mengemukakan  bahwa kebudayaan itu yang bergerak kepada dua arah, yaitu arah progresif  dan arah ekspresif  tidak lain adalah  

penjelmaan dari nilai-nilai  teori, nilai ekonomi, nilai agama, nilai seni, nilai kuasa, dan nilai solidaritas.  Nilai teori dan nilai ekonomi  merupakan nilai yang mendorong  budaya progresif, sedangkan nilai agama dan nilai seni  mendorong budaya ekspresif.

            Kerangka teori nilai budaya ini sesungguhnya dapat dipakai untuk  menilai dan mengungkap profil  kebudayaan pembangunan di Minahasa, baik dari segi kualitas, intensitas, karakteristik, suasana, gaya, dan tipologi kebudayaan.

           Ada kemungkinan dua tipos kebudayaan progresif yang dikuasai oleh nilai teori/ilmu dan nilai ekonomi yang secara bersama dapat menciptakan teknologi yang dahsyat, pertumbuhan ekonomi  yang tinggi ataupun  kedua-duanya, tetapi  mempunyai orientasi yang berbeda dalam  nilai kuasa, dan nilai solidaritas. Yang satu mungkin cenderung diktatorial yang dikuasai oleh nilai kuasa, yang lain cenderung demokratis yang  dikuasai oleh nilai solidaritas.

 

 

(a)                                                                   (b)

                     T                            E                            T                                 E

  

 

 

  K                                              Sol                     K                                                     Sol

 

            S                          A                                             S                                 A

 

           Selanjutnya kemungkinan dua tipos kebudayaan  ekspresif  yang  muncul yang dikuasai oleh nilai agama dan nilai seni yang dapat menimbulkan suasana kehidupan masyarakat yang amat kental dengan simbol-simbol agama dan kesalehan, atau suasana kehidupan yang amat diwarnai oleh simbol-simbol kesenian yang tinggi.  Kedua tipos kebudayaan ekspresif itu  juga mungkin  cenderung diktatorial ataupun demokratis  sesuai dengan kuat lemahnya orientasi nilai kuasa dan  nilai solidaritas.

           

(a)                                                             (b)

 

                             T                 E                        T                             E

 

     K                                              Sol        

         K                                                                 Sol

 

              S                                        A    S                                                         A

 

D.  Evaluasi dan reposisi strategi kebudayaan sebagai  modal sosial di Minahasa

 

           Pada bagian akhir makalah ini dikemukakan  sebuah usul evaluasi untuk melihat  prospek dan reposisi strategis  kebudayaan di Minahasa. Apabila kita sepakati bahwa  strategi pembangunan yang telah kita rumuskan  dalam berbagai dokumen perencanaan  (Pola dasar, Propeda, dan Renstra)  sebagai strategi kebudayaan, maka kita memang memerlukan  evaluasi kebudayaan  yang sementara kita  jalankan dan lakoni pada tahun 2002 ini.  Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan  seyogyanya mengacu kepada  tiga  wujud kebudayaan, yaitu: gagasan, aktivitas, dan  hasil/produk. Pertanyaan-pertanyaan itu  juga  perlu  dilanjutkan dengan dimensi isi kebudayaan, yang meliputi  (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6)  religi, dan (7) kesenian.

            Di samping itu  perlu pula dievaluasi  kualitas, kekuatan, dan  ketangguhan  tiga basis kebudayaan, yaitu basis material, basis sosial, dan basis mental kebudayaan sebagai  

pusat-pusat pertumbuhan manusia dan perkembangan kebudayaan (Kleden, 1987: 9).

 

Atas dasar itu dirumuskan strategi kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat di Minahasa terdepan dalam peradaban, …… etc. 

 

Strategi kebudayaan itu dengan menggunakan model Soerjanto Poespowardojo (1989: 30)  seperti yang dikemukakan pada gambar di bawah ini, berupaya memini-malisasi  kekerasan   yang  bersifat dystopia dan memaksimalisasi  perkembangan  secara utopis.

 

  Maksimalisasi                                                                            Utopia

 

                                                                          

 

                                                                              Perkembangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dystopia                                                         Minimalisasi               

 

    Gambar  2.  Arah strategi kebudayaan (Soerjanto P.: 1989: 30)

 

   Model ini mengusulkan bahwa untuk menemukan dan memajukan peradaban yang sejati maka  transformasi sosial, ataupun “reformasi” dalam wacana  politik  kebu-dayaan, semestinya menjadi strategi kebudayaan untuk  meminimalisasi  kekerasan yang bersumber pada orientasi pelaku, orientasi struktur, dan interaksi antara pelaku dan struktur.

 

  Johan Galtung (1971)  menawarkan  satu strategi kebudayaan  yang berorientasi kepada pelaku (aktor)  dan struktur, serta interaksi antara keduanya.

 

  Untuk mewujudkan peradaban yang sejati  ada dua nilai kebutuhan dasar pada individu yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan diri, yaitu nilai  kebutuhan pemilikan (having) dan nilai kebutuhan keberadaan (being). Orientasi pelaku adalah (1) pertumbuhan ekonomi dan (2) pertumbuhan diri.  Selanjutnya orientasi struk-tur adalah  (3) solidaritas bangsa, (4) partisipasi rakyat, (5) pemerataan, dan (6) otonomi.  Sedangkan interaksi antara pelaku dan struktur adalah (7) keadilan sosial, (8) keamanan, dan (9) keseimbangan lingkungan.

 

Bagaimana posisi masing-masing  nilai yang harus direalisasi dalam transformasi sosial itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

 

 

                                               Nilai-nilai yang harus direalisasikan

          

                    Unsur                   P e l a k u                                        Struktur               

   Strategi

  

                                    Pemilikan             Keberadaan           P o l a                    Relasi

                           (Having)              (Being)         

    Meningkatkan

    Kemandirian                                                

    dan otonomi          Pertumbuhan      Pertumbuhan         Solidaritas               Pemerataan

                          Ekonomi             Diri                         (3)                           (5)                 

                               (1)                  (2)                                        

                                                                                Partisipasi             Otonomi                                                                                           masyarakat 

                                                                                  (4)                           (6)   

 

                                                            Keadilan sosial  (7)

 

                                                            Keamanan (8)

 

 

                                                            Keseimbangan lingkungan (9)      

                                      

 

Sumber :  Soerjanto P. (1989: 27).

 

Untuk  mencapai peradaban sejati maka perlu meminimalisasi kekerasan pada orientasi pelaku, yaitu

1.      kemiskinan/kesengsaraan                   pada orientasi pelaku dan struktur

2.      alienasi                                                 7. ketidak adilan                  

pada orientasi struktur, yaitu                                  8. ketidak-amanan

3.      fragmentasi                                           9. ketidak-seimbangan lingkungan                

4.      marginalisasi

5.      eksploitasi

6.      penetrasi

 

                                   SUMBER BACAAN

 

Alfian, ed. 1985. Persepsi masyarakat tentang kebudayaan. Gramedia: Jakarta.

 

Galtung, Johan. 1971. A Structural theory ofiImperialism. Journal of Peace Research, Vol.2. h. 81-117.

 

 Kleden, Ignas.  1987. Berfikir strategis tentang kebudayaan.  Prisma, No. 3 tahun 1987.

      h. 3-8

 

Kuntjaraningrat 1985. “Persepsi tentang kebudayaan nasional”. Dalam Alfian, 1985. Persepsi masyarakat tentang kebudayaan”. Gramedia:  Jakarta

 

Linton, R. 1936. The Study of  man,  American Book. Newy York.

 

Malinowski, B. 1944. A Scientific theory  of culture and other essays, University of North Caroline, Chapel Hill.

 

Soerjanto Poespowardojo. 1989. Strategi kebudayaan, suatu pendekatan folosofis.  Gramedia: Jakarta.

   

Takdir Alisjahbana. 1985. “Pembahasan Sutan Takdir Alisjahbana  terhadap persepsi tentang kebudayaan nasional  Kuntjaraningrat”. Dalam Alfian,  Persepsi masyarakat tentang kebudayaan. Gramedia: Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGI KEBUDAYAAN MINAHASA

SEBAGAI KAPITAL SOSIAL TOU MINAHASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disampaikan pada

Pelatihan Pelatih Identitas Budaya Minahasa

29 Juni s/d  1 Mei 2005 di Kora-Kora

Tondano

 

 

 

 

Oleh

 

Max G. Ruindungan

Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Manado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAM-PM-YSN- SUMEKOLA

PUSTAKA WENAS

 

TOMOHON